Mentan Amran: Uni Eropa Jangan Ikut Campur soal Sawit Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. 

Sebelumnya menurut parlemen Uni Eropa, terkait sawit dinilai masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Namun, Mentan Amran meminta dengan tegas agar Uni Eropa agar tidak mencampuri urusan standar produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Menurutnya, Indonesia saat ini telah memiliki standar sertifikasi produk sawit dan turunannya atau yang dikenal Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Mentan Amran menambahkan, selain memiliki ISPO, Indonesia juga telah melakukan kerja sama dalam hal sertifikasi produk sawit dengan Malaysia melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Jangan mencampuri urusan pertanian dalam negeri. Kami punya standar ISPO. Kami sudah kerja sama dengan Malaysia dengan RSPO, sudah joint. Kami punya standar sendiri untuk pertanian berkelanjutan. Silahkan diurus standarnya sendiri, Indonesia punya standar sendiri dan kami sudah sepakat dengan Malaysia," tegas Mentan Amran di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Selain itu, menurut Mentan Amran, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam hal produsen minyak sawit dunia, karena jika digabung Indonesia dengan Malaysia menguasai 80 produksi CPO dunia.

"Palm oil Indonesia dan Malaysia gabung itu 80 persen (dari produksi CPO dunia)," jelasnya.

Mentan Amran menjelaskan, salah satu yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa yakni adanya perluasan perkebunan sawit akan menyebabkan kerusakan hutan.

Namun, menurut Mentan Amran, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena jika produk CPO dilarang dan tidak dapat terserap oleh pasar maka harganya akan jatuh dan berdampak pada ekonomi petani sawit, kemudian petani akan mencari sumber ekonomi baru dengan membuka lahan hutan karena komoditas sawit tidak lagi menguntungkan.

"Kalau CPO ini turun harganya, petani ada 30 juta orang. Ini bisa meninggalkan sawit, bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. Artinya merusak hutan, merambah hutan karena mencari kehidupan baru. Siapa yang bisa halangi kalau 30 juta orang bergerak," papar Amran.

Mentan Amran menyatakan, pemerintah tetap akan menempuh jalur diplomasi, dengan catatan Uni Eropa tidak bisa asal klaim negatif perkebunan sawit Indonesia.

"Kami sudah sampaikan, ada community dibawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh lebih penting. Orang utan saja diperhatikan, ini orang asli. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare (kesejahteraan)," tegas Mentan Amran.