Menteri Susi: Jangan Ada Perbudakan ABK Indonesia di Kapal Ikan Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal pekan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri pertemuan dengan Presiden Japan Tuna Fisheries Co-operative Association Jun Yamashita.

Dalam pertemuan itu, terungkap ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal ikan Jepang.

Yamashita mengungkapkan, ada 3.000 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal Asosiasi Pengusaha Perikanan Tuna Jepang. Mereka umumnya bekerja di kapal-kapal yang berlayar ke Samudera Hindia, Pasifik, dan Atlantik.

"Sebanyak 3.000 ABK kami berasal dari Indonesia. Tanpa bantuan mereka, kami tidak bisa menangkap ikan tuna,” ujar Yamashita dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Minggu (16/4/2017).

Mengetahui keadaan tersebut, Susi berpesan agar jangan ada perbudakan ABK di kapal-kapal perikanan Jepang, terutama ABK yang berasal dari Indonesia.

“Mereka bilang tanpa bantuan ABK-ABK Indonesia, tidak bisa lagi mereka tangkap ikan tuna. Saya berterima kasih selama mereka (ABK asal Indonesia) diperlakukan dengan baik. Tapi kalau sampai saya dengar ada perbudakan, saya akan kejar sampai mana pun," ungkap Susi.

Susi meminta agar ABK asal Indonesia yang bekerja di Jepang diberi kehidupan yang layak baik dari segi gaji, akses terhadap kesehatan, dan sikap atau perlakuan.

Untuk itu, Susi juga meminta daftar nama ABK asal Indonesia yang ada di sana, yang disanggupi Yamashita dengan berjanji mengirimkan nama 1.200 ABK asal Indonesia dalam waktu dekat.

Menurut Susi, pemerintah membutuhkan data tersebut untuk dapat melindungi para ABK asal Indonesia dan memastikan hak mereka terpenuhi secara baik.

“Kalau kita sudah punya datanya, kita bisa pantau. Kita bisa pastikan ABK-ABK kita apakah mendapat perlakuan yang baik atau tidak, gajinya memadai atau tidak, dapat perlindungan asuransi atau tidak,” tutur Susi.