Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Harga Gas di Sumut Baru Turun Setelah Ada Instruksi Jokowi?

Kompas.com - 28/04/2017, 06:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga gas yang mahal di Sumatera Utara (Sumut) di atas 12 dollar per MMBTU baru beberapa bulan ini turun menjadi satu digit, di level 9,95 dollar AS per MMBTU, setelah Presiden Joko Widodo meminta agar harga gas untuk industri diturunkan.

Pelaku industri di Sumut sedianya sudah lama berteriak mengenai mahalnya harga gas tersebut. Tetapi nyatanya, harga gas turun baru-baru ini. Pertanyaannya, mengapa harga gas dua digit bertahan sekian lama di Sumut?

Apakah pemasok dan distributor gas mengambil margin terlalu tinggi, dan baru mau memangkas setelah ada instruksi dari Presiden?

Menurut Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dilo Seno Widagdo, sebetulnya harga gas di Sumut pernah murah, di kisaran 9 dollar AS per MMBTU.

"Tetapi karena waktu itu pasokan dari Wampu turun hampir 1,5-3 BBTU per hari, ini memang sangat membutuhkan pasokan gas lain," kata Dilo di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Akhirnya, kata Dilo, mereka menemukan alternatif gas alam cair atau LNG. Masalahnya sumber energi ini diperoleh dari fasilitas kilang Arun, milik PT Pertamina (Persero). Sehingga terpaksa pihaknya harus membangun pipa transmisi ke Medan. Pada saat itu, seluruh biaya dihitung oleh masing-masing pihak, Pertamina dan PGN.

Alhasil, harga gas di Sumut pun mahal. Dilo tidak menjelaskan, bagaimana mereka memperhitungkan seluruh biaya sehingga harga jual gasnya menjadi mahal. Hanya saja, setelah ada perintah dari Presiden Jokowi, masing-masing pihak melakukan penghitungan ulang.

"Kami duduk sama-sama, difasilitasi Kementerian BUMN, untuk menghitung, merasionalisasi infrastructure cost," imbuh Dilo.

Formulasi harga gas pun diubah, mengacu pada harga campuran (blended price) antara gas yang berasal dari LNG Arun dan yang berasal dari Wampu.

Namun, selain melakukan rasionalisasi biaya infrastruktur, Dilo menuturkan Pertamina dan PGN juga memberikan subsidi silang.

"Akhirnya terbentuk formulasi harga di angka 9 dollar AS. Ini bisa terjadi karena kami semua sadar bahwa yang dilayani tidak hanya segmen yang punya tingkat keekonomian, tetapi juga yang butuh subsidi," imbuh Dilo.

"Dalam hal ini akhirnya masing-masing diminta untuk berkorban, karena konsumen di Sumut ternyata secara volume lebih besar rumah tangga daripada industri atau komersial," kata dia lagi.

Sebagai gambaran, Dilo mengatakan saat ini jumlah pelanggan jaringan gas PGN di Sumut mencapai hampir 20.000 pelanggan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com