Pemerintah Diminta Bentuk Badan Pengelola Reforma Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah diminta membentuk Badan Pengelola Reforma Agraria. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah, dalam rangka mempersiapkan sekaligus menjalankan kebijakan reforma agraria.

"Badan pengelola reforma agraria ini lembaga profesional yang tanggung jawabnya langsung di bawah Presiden," kata Imaduddin, kepada wartawan, di kantor Indef, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Badan ini, kata dia, nantinya dapat memiliki kewenangan lintas kementerian dan tak dikendalikan oleh kementerian tertentu. Selain itu, pembentukan badan ini diharapkan mengantisipasi terjadinya konflik antara pejabat kementerian yang satu dengan yang lain.

Badan itu dapat beranggotakan profesional dan pegawai negeri sipil (PNS) kementerian terkait. Adapun pembentukan badan ini mengacu pada pembentukan The Federal Land Development Authority (Felda) di Malaysia.

Felda, kata dia, merupakan salah satu model kelembagaan yang dalam perjalanannya berhasil mewujudkan reforma agraria di Malaysia. Felda membantu masyarakat Malaysia yang tidak memiliki tanah menjadi "kelompok menengah desa".

"Sekarang pemerintah sedang belajar ke Malaysia tentang Felda ini," kata Imaduddin.

Felda dibentuk oleh Undang-undang Parlemen dan diluncurkan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pada tahun 1956. Dasar hukum pendirian Felda adalah Act 474 tahun 1956 tentang Pembangunan Lahan.

Felda berfungsi sebagai bank tanah. Setelah mendapatkan tanah yang produktif dari pemerintah pusat atau Kerajaan Malaysia, Felda kemudian membagikannya kepada para petani sebagai lahan perkebunan.

"Jadi bagi lahan, petani mendapatkan pembinaan. Kemudian di saat bersamaan ini, Felda membentuk anak usaha dan anak usaha ini menjadi industri besar, dan sekarang menjadi salah satu pemain kelapa sawit terbesar di dunia," kata Imaduddin.

Menurut Imaduddin, Felda juga memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah pedesaan. Hal tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk membangun township baru maupun melalui pengembangan ekonomi wilayah.

"Masyarakatnya berhasil dan ekonominya juga bergerak. Jadi menurut saya, kasus di Malaysia ini akan jadi contoh yang baik," kata Imaduddin.

Adapun reforma agraria merupakan kebijakan pembagian lahan dari pemerintah kepada para petani. Reforma agraria ini akan ditandai dengan pembagian 9 juta hektar lahan kepada para petani. Pembagian lahan akan diberikan per kelompok tani, bukan per individu. Hanya saja pemerintah tetap memastikan, ada hak individual di dalam lahan yang dibagikan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pembagian lahan di Jawa dan luar Jawa akan berbeda. Hal itu mempertimbangkan ketersediaan lahan. Di Jawa, ketersediaan lahan terbatas.

Sementara di luar Jawa, lahan masih sangat melimpah. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Ruang Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), San Afri Awang mengatakan, lahan yang akan dibagikan tersebar di 34 provinsi. Kalimantan Tengah dan Riau menjadi provinsi penyumbang lahan terbesar.

Pemerintah memiliki target pelepasan lahan bisa mencapai 1,53 juta hektar pada 2017 ini. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah dan mencapai 4,4 juta hektar lahan pada 2019 mendatang, dan bisa mencapai 9 juta hektar pada tahun-tahun selanjutnya.

Objek tanah yang akan diredistribusi seluas 9 juta hektar atau dikenal tanah reforma agraria (TORA) berasal dari dalam kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Sementara sisanya berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis atau tanah telantar seluas 0,4 juta hektar dan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar.