Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia Rekomendasikan Penggabungan PGN-Pertagas

Kompas.com - 01/06/2017, 19:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia telah menerbitkan bingkai kerja terkait optimalisasi dan investasi infrastruktur gas di Indonesia. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk menyelesaikan proses penggabungan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas.

Dikutip dari risetnya, Kamis (1/6/2017), rekomendasi Bank Dunia untuk penggabungan PGN dengan Pertagas sejalan dengan Indonesia yang saat ini membutuhkan perusahaan gas besar dan kuat.

Dengan demikian, perusahaan ini bisa mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Bank Dunia menjabarkan poin-poin rekomendasi mengenai industri gas di Indoneaia. Bank Dunia menyarankan agar pemerintah segera membenahi kriteria seleksi investasi jaringan pipa dan melakukan revisi struktur tarif dasar gas.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan memberi efisiensi. Rekomendasi lainnya adalah rasionalisasi strategi FSRU dengan tujuan membangun lebih sedikit terminal besar dan menyelesaikan proses merger perusahaan besar PGN dengan Pertagas.

Pengamat Energi dan Mineral Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyatakan, semakin cepat pemerintah menyelesaikan penggabungan atau akuisisi Pertagas oleh PGN, maka akan memberi banyak hal positif.

“Misalnya, kalau yang namanya pembelian pipa itu dilakukan dua perusahaan dan pembangunan infrastrukturnya itu mahal. Berbeda dengan satu perusahaan yang terintegrasi. Jadi kalau double perusahaan yang membangun itu (PGN dan Pertagas) itu akan menelan biaya yang mahal dan tidak efektif,” kata Berli.

Ia mengungkapkan, pemerintah bisa memiliki perusahaan gas yang kuat jika proses merger segera dilaksanakan segera. Target mergernya pun harus diputuskan, yakni minimal paling lambat tahun depan.

Adapun tahun 2017 ini adalah persiapan untuk segera pembahasan dan penyelesaian. Sehingga di tahun 2018, perusahaan yang merger sudah bisa beroperasi.

“Paling lambat tahun depan. Karena 2019 sudah tahun Pemilu, takutnya nanti pemerintah tidak sempat bahas dan ini jadi terbengkalai lagi,” ujar Berly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com