Upaya Pemerintah Batasi BBM Bersubsidi Dinilai Hanya Akal-akalan

"Kewajiban pemerintah sekarang, yang membuat anggaran menggelembung kan pemerintah sekarang juga. Segala upaya pembatasan itu hanya akal-akalan pemerintah, itu tidak efektif," ujar Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Suryo Bambang mengatakan, jika pemerintah tetap melakukan kebijakan tersebut saat ini, pemerintah sekarang mewariskan masalah bagi pemerintahan yang akan datang. Bahkan katanya, kebijakan saat ini merupakan cermin pemerintah tetap memikirkan popularitas menjelang masa akhir jabatannya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah berani menghapus sekaligus BBM bersubsidi dan mempergunakan uangnya untuk pembangunan infrastruktur. "Hapus sekaligus tapi dijelaskan kepada masyarakat. Anggaran bisa dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, pemberdayaan bank-bank daerah, ini hanya menimpbulkan situasi ekonomi yang semu ," katanya.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan subsidi, tetapi yang paling tepat adalah subsidi langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan besaran subsidi BBM yang mencapai Rp 360 triliun, maka Indonesia menurutnya terbelenggu oleh situasi saat ini.

"Industri di negara lain pakai harga internasional, mereka biasa, artinya negara kita saja yang tidak efisien, yang terjadi dampak inflasi," tandasnya.