Jokowi Bakal Wajibkan Menterinya Berantas Mafia Migas

"Minyak dari Indonesia itu dikirim ke luar untuk diolah, kemudian minyak tersebut diimpor lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana?" katanya saat memberikan sambutan pada Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8/2014) .

Ia bertanya, kenapa Indonesia tidak memakai bahan bakar dari gas dan juga batu bara sebagai pembangkit listrik?

"Hal itu karena ada mafia yang bermain di dalamnya. Semua kok mafia. Saya sudah lihat satu persatu," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, menjadi tugas menteri yang baru untuk menghilangkan mafia-mafia tersebut. Dan tugas PKB untuk menghilangkan mafia itu juga.

"PKB harus mampu menghilangkan itu. Jangan sampai yang nanti dijadikan menteri malah ikut menjadi mafia di situ. Oleh sebab itu, menteri itu harus memiliki karakter yang kuat, berani memutuskan, berani benturan, mampu manajerial dan juga jujur. Tidak pintar tidak apa-apa," katanya.

Ia mengatakan, seperti masalah listrik yang ada di Kalimantan akibat terkendalanya birokrasi perizinan pembangunan power plant.  "Kalau proses perizinannya sulit dan harus selama enam tahun. Terus pembangunannya kapan, listriknya bisa dinikmati oleh warganya kapan?" katanya.

Ia mengatakan, kalau kondisinya seperti ini terus, maka dirinya kelak tidak segan-segan untuk mencopot oknum yang bersangkutan.

"Kenapa masalahnya selalu perizinan, dan kondisi seperti itu harus diganti mengingat saat ini sudah zamannya one stop service supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat," katanya.

Untuk meneruskan pembangunan di Indonesia, kata dia, infrastruktur diperlukan terutama yang di laut mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah bahari.

"Tapi gak pernah diperhatikan. Saya berikan, kenapa tol laut. Bukan jalan tol. Ujung barat sampai ujung timur, karena tidak ada kapal yang lewat terus menerus, sehingga harga berbeda," katanya.

Ia mencontohkan, harga semen di Pulau Jawa saat ini berkisar antara Rp 60.000 sampai dengan Rp 70.000 setiap saknya, tetapi kalau di Papua harganya bisa sampai tembus angka Rp 1,5 juta.

"Ada ketidakadilan, sehingga basis logistik harus diperbaiki. Yang baik laut, diterima kereta. Kalau bisa dilakukan harga untuk transportasi, 15 persen dari harga, itu artinya berat di ongkos," katanya.