Proposal Kereta Cepat, Jepang Minta Jaminan Pemerintah dan China Tidak

Menjadi penetu atas kelanjutan proyek kereta cepat, Menteri BUMN Rini Soemarno lantas memberikan satu syarat khusus kepada Jepang apabila tetap ingin bersaing memperebutkan proyek tersebut dengan Tiongkok.

"Jadi kalau Jepang ingin ikut dalam proses ini, tentunya harus menghilangkan keharusannya menggunakan permintaan jaminan pemerintah dan pinjamannya harus langsung ke BUMN," ujar Rini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Menurut Rini, proposal proyek yang diajukan Jepang memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan Tiongkok.

Dalam proposal Jepang, ada dana jaminan yang harus ditanggung oleh pemerintah, padahal pemerintah menegaskan bahwa proyek kereta cepat itu tak boleh menggunakan dana APBN.

Disisi lain, Tiongkok kata Rini, mengajukan proyek tanpa ada sedikitpun dana APBN yang harus keluar. Menurutnya, hal itulah yang menjadi perbedaan yang sangat utama dari dua proposal kereta cepat itu.

"Kalau dari Jepang itu pinjaman diberikan kepada pemerintah kemudian baru ke BUMN. Kalau dari Tiongkok langsung ke BUMN. Sehingga tidak ada pendanaan dari pemerintah," kata dia.

Meski tidak memberikan syarat khusus, Rini tetap meminta Tiongkok untuk memperbaiki sedikit proposalnya.

"Kita hanya mengatakan ke mereka (Tiongkok) harus ada perbaikan sedikit. Karena harus ada kalkulasi mengenai kereta cepat yang mungkin speednya yang lebih rendah dari yang mereka usulkan. kayak misalnya waktu itu 350 kilometer per jam, jadi bagaimana kalau 250 atau 280 kilometer per jam," kata dia.