Wapres: Indonesia Jangan Sampai Menjadi Hutan Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan ekonomi harus disusun dengan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, perbaharuan kebijakan (deregulasi) tersebut tidak melahirkan regulasi atau peraturan baru, yang menjadi hutan aturan yang menyulitkan.

"Jangan membuat kebijakan deregulasi dengan melahirkan regulasi baru," kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat memberi arahan pada Rapat Paripurna Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (28/6/2016).

"Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kreatif. Jangan sampai Indonesia menjadi hutan aturan," tegas Wapres Kalla.

Wapres Kalla mengatakan, kebijakan ekonomi harus ditata sebagai reformasi yang terencana. Yakni, sebagai bagian dari kompetisi dan bagian dari memenangkan persaingan seperti yang sering dikatakan oleh Presiden.

"Kebijakan ekonomi ini harus jadi pola yang utuh, bukan sekadar reaktif," ujar dia. (Baca: Semua Regulasi dan Peraturan Turunan Paket Kebijakan Harus Selesai Bulan Ini)

Dia menegaskan, 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk respons cepat terhadap situasi ekonomi global yang mengalami perlambatan. Hal itu karena dalam globalisasi, masalah di sebuah wilayah akan berdampak di wilayah yang lain.

Selain Wapres Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku tuan rumah, rapat paripurna turut dihadiri Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja serta para pejabat kementerian/lembaga.