Pakde Karwo: Rasionalisasi PNS Jangan seperti Mesin...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo tidak setuju dengan pemangkasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas dasar rasionalisasi. Menurut Pakde Karwo, begitu ia biasa disapa, rasionalisasi PNS harus tetap mengedepankan kemanusiaan.

"Rasionalisasi kemudian jangan seperti mesin, (PNS) yang tidak produktif diganti gitu aja kan ndak bisa," ujar Soekarwo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/7/2016).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menganut rasionalisasi yang dalam penerapanya justru memberhentikan para PNS lantaran alasan tidak produktif.

"Jangan menyelesaikan orang itu dengan mekanik, misalnya sudah dipotong saja 30 persen setalah itu dibayar. Ndak bisa," kata dia.

Menurut Soekarwo, banyak PNS yang akan kebingungan bila diberhentikan dari pekerjaanya. Walaupun, pemberhentian tersebut diikuti gelontoran dana dari pemerintah.

"Kalaupun dibayar, mereka bukan enterpreneur. Uangnya buat usaha apa, mereka enggak tahu. Mereka itu bertahun-tahun hidupnya dari gaji yang kemudian dibelanjakan," kata dia.

Oleh karena itu ucap Soekarwo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih rasionalisasi secara alami yakni membiarkan para PNS bekerja hingga masa baktinya selesai atau pensiun.

Rasionalisasi Sejuta PNS

Sebelumnya, Pemerintah Pusat berancana melakukan rasionalisasi 1 juta PNS dalam beberapa tahun ke depan. Alasannya, pemerintah memandang belanja pegawai sudah sangat besar dan membebani anggaran pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja pegawai pemerintah pusat pada APBN 2015 mencapai Rp 281,1 triliun, atau 23,95 persen dari jumlah realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.173,6 triliun.

Sementara itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengungkapkan, anggaran belanja pegawai pusat dan daerah mencapai Rp 707 triliun, atau 35,6 persen dari total belanja negara sebesar Rp 1984,1 triliun pada 2015.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Sementara jumlah PNS ideal hitungan Kemenpan RB yakni 3,5 juta orang.

Hingga 2019 nanti, jumlah PNS akan menyusut menjadi 4 juta orang saja. Hal itu disebabkan ada sekitar 500.000 PNS yang akan pensiun.