DPR Minta PLN Paparkan Data Pelanggan Subsidi yang Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menilai data pelanggan PT PLN (Persero) yang digunakan untuk mengajukan subsidi listrik tahun anggaran 2017, kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Mereka khawatir pemberian subsidi listrik akan salah sasaran jika data yang digunakan oleh PLN tidak valid dan up to date.

Isma Yatun, anggota banggar dari Komisi X DPR, seharusnya PLN mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan berapa juta orang yang layak mendapatkan subsidi listrik. Sebab, data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang digunakan PLN tidak up to date.

"Data dari TNP2K menurut PLN. Padahal kami di Banggar sudah sepakat data harus dari BPS. Apakah benar data dari TNP2K itu, dari satu pintu dari BPS?" kata Isma dalam rapat banggar DPR-RI, Senin (19/9/2016).

Hal sama disampaikan Primus Yustisio, anggota banggar dari Komisi VI DPR. Menurut Primus, data pelanggan yang digunakan PLN hanya PLN dan Tuhan yang tahu validitasnya.

"Sebenarnya data yang mereka gunakan itu apa? Mereka punya data sendiri. Jangan sampai subsidi yang diberikan negara tidak tepat sasaran karena data yang dibuat hanya PLN dan Tuhan yang tahu," kata Primus.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ronggo Kuncahyo memaparkan, pada rapat dengan Komisi VII pada 8 September 2016 telah disepakati, subsidi listrik tahun berjalan dalam APBN 2017 sebesar Rp 48,56 triliun.

"Komisi VII DPR-RI menyetujui pencabutan listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat," ucap Ronggo.

Ronggo menyampaikan, berdasarkan data TNP2K, maka hanya 4,1 juta pelanggan rumah tangga atau R1 daya 900VA saja yang masih berhak mendapatkan subsidi listrik 2017.

Dengan demikian, sebanyak 18 juta pelanggan tidak berhak mendapatkan subsidi listrik.

Selain mengusulkan subsidi listrik tahun berjalan, rapat antara pemerintah dan Komisi VII juga menyepakati bahwa Komisi VII akan mengusulkan kepada banggar DPR-RI agar kekurangan bayar subsidi listrik 2016 dialokasikan pada tahun anggaran 2017.

(Baca:  Subsidi Listrik Dipangkas, Siap-siap Pelanggan Ditata Ulang)