Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Minta BUMN Jangan Hanya Mengejar Untung

Kompas.com - 18/01/2017, 15:30 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar peduli dan mendukung program ekonomi kerakyatan. Selain itu, PBNU juga mendorong agar BUMN memperhatikan keselarasan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, mengungkapkan pentingnya BUMN melayani masyarakat.

"BUMN itu hendaknya tidak hanya mengejar untung, harus juga melayani masyarakat dengan mendorong ekonomi kerakyatan dan mematuhi hukum," ujar Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam MoU PBNU dengan PT Semen Indonesia, di Gedung PBNU Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Kiai Said mengingatkan, sudah selayaknya perusahan-perusahan dalam struktur BUMN mementingkan sumber ekonomi rakyat kecil.

BUMN juga perlu berkolaborasi dengan ormas yang mengakar kuat ke basis desa, agar dapat mengawal program transformasi melalui ekonomi kerakyatan.

Dalam sambutannya, Kiai Said mengingatkan agar BUMN jangan sampai bertabrakan dengan kepentingan masyarakat, seperti industri semen.

"BUMN selayaknya mengalah, jika ada potensi merugikan warga kecil, Iingkungan hidup dan pertanian, yang merupakan basis mata pencaharian warga nahdiiyyin," ungkap Kiai Said.

Untuk itu, beliau menyerukan kepada BUMN, khususnya PT Semen Indonesia untuk berbisnis secara profesional dengan mematuhi regulasi sekaligus menjaga kelestarian Iingkungan.

"BUMN harus menempatkan diri sebagai bagian dari lingkungan masyarakat setempat agar skema bisnisnya tidak mengeksklusi atau menyingkirkan hajat hidup orang banyak," tambah Kiai Said.

Kiai Said menambahkan, prinsip menjaga dari kerusakan Iebih penting didahulukan. Kaidahnya, dar'ul mafasid muqoddamun 'aia jaibil mashaiih. Artinya, menolak kerusakan itu harus didahulukan, daripada mengambil kemanfaatan.

"Ini pentingnya, agar menjaga alam dari kerusakan. PBNU mendukung cara-cara bisnis yang beretika, dan kami akan selalu mengingatkan BUMN dan pemerintah jika ada yang dirasa tidak benar," pungkas Kiai Said.

(Baca: Semen Indonesia dan Swedia Kerja Sama Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com