Percepat Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Menko Siapkan 7 Pokja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait percepatan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menyusun mekanisme dan tata kerja pelaksanan SNKI.

"Sekaligus membentuk tim yang fokus bertanggung jawab pada pelaksanaan SNKI ini,” ujarnya.

Nantinya tim tersebut akan terdiri dari 7 kelompok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab itu meliputi edukasi keuangan, hak properti masyakarat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pelayanan keuangan pada sektor pemerintah.

Ada lagi tanggung jawab atas perlindungan konsumen, kebijakan dan regulasi, serta infrastruktur dan teknologi informasi keuangan.

Salah satu target dari program SNKI dan menjadi prioritas pemerintah adalah sertifikasi aset rakyat. Tahun ini pemerintah akan melakukan sertifikasi 5 juta hektar lahan.

“Alasan menggunakan terminologi Sertifikasi Aset Rakyat adalah karena ini bukan hanya soal tanah, tetapi kita juga akan menjangkau peternak, nelayan, dan lain-lain," kata Darmin.

Ia menghimbau, tim Pokja yang dibentuk dapat menyiapkan strategi kebijakan yang efektif, serta mencegah adanya regulasi yang justru menghambat tercapainya target SNKI.