Jero Wacik: Saya Kebagian Dimarahi Pengusaha Tambang...

Ia mengatakan demikian, karena dalam setahun ini masa-masa sulit implementasi Undang-undang Mineral Tambang dan Batubara (Minerba) No. 4 tahun 2009 telah dilewati. Sebagaimana diketahui, dalam UU Minerba mengamanatkan pengusaha tambang untuk tidak lagi mengekspor mineral mentah (ore).

"Sekarang ini saya kebagian dimarahi perusahaan tambang. Setahun inilah yang teras berat," ujar Jero, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/3/2014).

Mantan Menteri Pariwisata tersebut mengakui, larangan ekspor mineral menyebabkan ekspor sektor pertambangan menurun, sehingga menyurutkan devisa. Dia menaksir pada 2014 ini, ekspor tambang akan turun sekira 4 miliar dollar AS. Sementara itu, pada 2015 nanti, lanjut Jero, nilai ekspor akan mulai surplus 100 juta dollar AS.

Turunnya volume mineral yang diekspor akan menaikkan harga. "2016 akan surplus 16 miliar dollar AS, karena smelter sudah jadi. Sehingga nilai ekspor mineral akan mahal. Jadi, akan senang Menteri ESDM yang sesudah saya," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam UU Minerba, perusahaan tambang juga diwajibkan membangun pabrik pemurnian bijih mineral (smelter) guna meningkatkan nilai tambah. Walaupun pada akhirnya pemerintah melonggarkan, tidak setiap perusahaan tambang membangun smelter, namun tetap harus memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri, sebelum diekspor sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014.

Lebih lanjut Jero menyadari bahwa seharusnya renegosiasi KK dan PKP2B sudah harus diselesaikan pada 2010. Jero yang baru menjabat Menteri ESDM pada 20 Oktober 2011 pun mengakui, ternyata tidak mudah bernegosiasi dengan pengusaha tambang.

"Nah begitu saya ditunjuk, saya langsung kerjakan meskipun renegosiasi tidak mudah karena perlu melakukan pendekatan yang baik," pungkasnya.