Salah satunya, keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak populis. "Jokowi sudah berhasil mengubah apa yang menjadi kebijakan pemerintahan sebelumnya," kata Fadhil dalam diskusi Smart FM bertajuk 'Alhamdulillah Lewat 100 Hari, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Ia mengatakan, ketika pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, misalnya, Jokowi-JK dihadapkan pada posisi harus berhadapan langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok pun akhirnya merangkak naik imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi pun ikut mengalami penurunan.
"Hal ini menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Dengan adanya itu, dia bisa menjalankan agenda ekonomi yang menghadirkan peranan pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, pemeritahan Jokowi-JK juga mengembangkan iklim investasi yang lebih mudah, yaitu sistem pelayanan terpadu satu atap. Sistem ini memberikan fondasi yang cukup kuat untuk memudahkan realisasi agenda-agenda ekonomi Jokowi-JK ke depan.
Kendati demikian, Fadhil mengingatkan, agar Jokowi-JK juga membuat perencanaan ekonomi jangka panjang yang matang. Jika dilihat dari sisi kebijakan jangka pendek, kedua kebijakan Jokowi-JK itu memang sudah cukup baik.
"Tapi agak mengkhawatirkan untuk jangka panjang dengan dua hal tersebut. Jangka panjang saya belum melihat adanya suatu perencanaan ekonomi terpadu antara kementerian satu dengan kementerian lain," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.