Darmin: Diperlukan "Trust" dari Aparat dan Wajib Pajak

Damrin mengatakan, perlu disadari menggerakkan institusi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dan melibatkan sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak (WP) tidak sekedar menyusun sistem informasi dan metode pengumpulan yang baik.

“Walaupun hal ini sungguh penting, setidaknya beriringan dengan itu diperlukan tumbuhnya trust dari jajaran aparat pajak dan wajib pajak. Pada gilirannya baru bisa diharapkan militansi, kreativitas dan kesadaran dalam pengumpulan dan pembayaran pajak setelah itu,” ucap Darmin, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Darmin mengaku ada hal yang tidak berhasil dia lakukan, yaitu sulitnya mendapatkan pemeriksa yang andal. “Sudah berkali-kali diganti tapi hasilnya sama saja. Yang paling sulit dikendalikan di DJP adalah pemeriksa,” ucap Darmin.

Tidak semua pemeriksa jahat, kata dia, ada juga yang baik.  Namun, menurut mantan GUbernur Bank Indonesia ini, sebagian besar masih tergantung ke mana angin bertiup.

Darmin menjelaskan, kegagalan dari dulu di DJP adalah pemeriksaan. Waktunya, kata dia, maksimal hanya setahun, dan tidak boleh lebih dari itu. Hanya, diakui Darmin, yang susah adalah mengontrol pekerjaan pemeriksa, sebab atasan dalam hal ini Dirjen Pajak tidak tahu wajib pajak mana yang tengah diperiksa.

“Dia kemudian bisa manggil WP, nge-bluff. Baru dengan angka WP panik. Bilang, 'Pak tolonglah'. Akhirnya mulailah tolong-menolong,” kata Darmin.

Atas dasar itu, lanjut dia,  harus dibuat sistem informasi, sehingga pemeriksa tidak bisa membohongi wajib pajak dan ‘bolak-balik’ bernegosiasi dengan wajib pajak.

Darmin menuturkan, bisa saja pemeriksaan dalam satu tahun dibagi beberapa tahap. Dan begitu pemeriksaan dimulai langsung masuk dalam sistem dan hasilnya dikunci (locked) oleh sistem dan tidak bisa diintervensi.

“Dengan demikian itu akan meminimumkan, 100 persen hilang pasti tidak bisa, tapi meminimalisasi permainan atau pemerasan. Kita tidak tahu dimana yang terbanyak, apakah sekadar permainan atau pemerasan. Dan hebatnya orang pajak belum jadi penerimaan dia sudah bisa main. Begitu sudah jadi penerimaan dia bisa korupsi,” ucap Darmin.