Sosialisasi Aturan Bebas Visa Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Para turis asing ternyata masih membayar visa on arrival di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Padahal, para turis tersebut berasal dari negara yang sudah dibebaskan visanya untuk masuk ke Indonesia.

Kementerian Koordinator Kemaritiman menyayangkan belum tersosialisasikannya kebijakan bebas visa tersebut.

Menurut kementerian koodinator itu, seharusnya kementerian teknis langsung berinisiatif mengambil langkah setelah Presiden mengeluarkan aturan bebas visa.

"Kemenko Maritim kan levelnya kebijakan saja. Mestinya kebijakan yang sudah diambil begini, yang menjalankan kementerian teknis. Harusnya punya inisiatif sendiri," ujar Tenaga Ahli Menteri Koodinator Kemaritiman Abdul Rochim, Jakarta, Selasa (16/4/2016).

Ia menyebutkan ada beberapa instansi yang terkait dengan pemberlakuan bebas visa itu yakni Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Keimigrasian.

Khusus untuk Kementerian Luar Negeri, perannya dianggap sangat besar bagi pemberlakuan kebijakan bebas visa.

Sebab tutur Abdul, sosialisasi kebijakan tersebut ada di tangan Kemenlu.

"Kemenlu ya harus sosialisasikan itu ke Dubes-Dubes negara tersebut. Kan bisa panggil Dubesnya, bisa kasih surat edaran, di sana nanti sosialisasi ke travel agent," kata Abdul.

Usai sidak kemarin, kata dia, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sudah menelepan sejumlah menteri.

Kemenko maritim berharap kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga terjadi lonjakan turis asing ke Indonesia.