Jokowi Ungkap 'Sumbatan' Penyerapan DAK, Mulai Lobi sampai Politisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, atau akrab disapa Jokowi, menyoroti 'sumbatan' dalam proses pencairan dana alokasi khusus (DAK) untuk pemerintah daerah. Sumbatan yang dimaksud, misalnya anggaran tak didasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat.

"Sering juga kami lihat dalam prosesnya ditentukan oleh posisi tawar daerah, praktik kurang transparan karena ada lobi-lobi atau ada politisasi dan yang lainnya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal DAK di Kantor Presiden, Rabu (11/5/2016).

Hasilnya, penyerapan pemerintah daerah atas DAK tidak maksimal, bahkan menimbulkan sisa dana yang tidak sedikit di bank daerah.

Sektor pendidikan misalnya. Pemerintah pusat mengalokasikan DAK sebesar Rp 10,4 triliun namun hanya terrealisasi Rp 2,6 triliun. Di sektor kesehatan juga demikian.

Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun namun terrealisasi Rp 619 miliar. Di sektor pertanian juga sama. Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun namun hanya terserap Rp 3,9 triliun.

Presiden tidak mau kondisi itu berulang terus menerus. Presiden meminta Kementerian Keuangan mengawasi ketat penggunaan DAK agar dana itu betul-betul digunakan untuk program prioritas.

"Jangan sampai pada akhir tahun, tahu-tahu (proyek) hanya rampung tiga puluh persen, tahu-tahu rampung sepuluh persen," ujar Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa 'sumbatan' harus segera dihilangkan. "Saya ingin tidak ada lagi yang namanya tawar menawar, lobi-lobi untuk masalah DAK dan saya minta jaminan bahwa DAK ini tepat sasaran," ujar Jokowi.