Bantu Keluarga Miskin di Lamongan, Kemensos Anggarkan Rp 229 Miliar

LAMONGAN, KOMPAS.com – Kementerian sosial (Kemensos) memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada tahun ini sebesar Rp229 miliar.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan, jika dibandingkan bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2016, yang hanya tercatat sebesar Rp 175 miliar.

Dengan penyerahan bantuan, secara simbolis dilakukan secara langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pendopo Kabupaten Lamongan, Sabtu (11/2/2017) sore.

“Sebelumnya, Kabupaten Lamongan menerima bantuan dalam bentuk tunai. Jadi, ini pertama kalinya bantuan sosial untuk Lamongan dalam bentuk non-tunai, di mana jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu,” ucap Khofifah selepas acara penyerahan bantuan, Sabtu (11/2/2017) sore.

Dengan rincian, bantuan PKH sebesar Rp91 miliar untuk 48.172 KPM, bantuan beras sejahtera sebesar Rp 137 miliar untuk 100.567 jiwa, bantuan bagi penyandang disabilitas sebesar Rp 732 juta bagi 244 jiwa, bantuan sosial lanjut usia sebesar Rp 100 juta untuk 50 jiwa, serta bantuan hibah dalam negeri sebesar Rp 80 miliar bagi 381 keluarga.

“Secara teknis, pola penyaluran bantuan PKH ini melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan sistem perbankan. Sehingga uangnya tidak harus diambil semua, karena sisanya bisa ditabung,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari tujuh provinsi yang menjadi pilot project pertama PKH pada tahun ini. Sedangkan Kabupaten Lamongan, sudah berpartisipasi dalam program ini sejak tahun 2014.

Non-Tunai

Sementara itu, Bupati Lamongan Fadeli, menyambut gembira kenaikan signifikan bantuan sosial yang diterima wilayahnya pada tahun ini, yang memang diperuntukkan bagi para warga yang kurang mampu.

“Dengan adanya KKS dan pola penyaluran secara non-tunai, saya kira akan dapat mengurangi tingkat penyelewengan di lapangan. Saya juga cukup berterima kasih kepada Kementerian Sosial, karena model ini akan dapat secara langsung diterima oleh masyarakat tidak mampu,” tutur Fadeli.

Bagi Yuni Sri Mulyani (46), warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kota Lamongan, Lamongan, bantuan yang diberikan Kemensos melalui PKH cukup membantu keluarganya, dalam membantu biaya sekolah anak-anaknya.

“Senang sekali dapat bantuan, apalagi langsung bertemu dengan Ibu Menteri. Terus terang, bantuan ini cukup membantu dalam membiayai sekolah dua anak saya, yang kini SMP dan masih SD,” tutur Yuni.

Bersama empat bank milik negara yakni BNI 46, BRI, BTN, dan Bank Mandiri, Kemensos pada 2016 telah menyalurkan bantuan non tunai PKH kepada 1.256.364 KPM. Dan pada tahun ini, cakupan bakal diperluas dengan penambahan 1.743.717 KPM, dengan total penerima bantuan PKH menjadi 3 juta KPM yang tersebar di 98 kota dan 200 kabupaten di seluruh Indonesia.