Kenaikan Dana Desa Difokuskan untuk Bangun Embung Pedesaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, kenaikan alokasi anggaran pemerintah pada dana desa akan difokuskan pada pembangunan sistem pengairan desa atau embung.

Dana desa pada 2017 akan meningkat hingga Rp 60 triliun dari Rp 46,98 triliun di 2016. Dengan kata lain, ada peningkatan jumlah dana desa hingga Rp 20 triliun.

"Jadi setiap desa akan diwajibkan membuat embung antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta," ujar Eko dalam acara Potensi Daerah Perbatasan Tahun 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Eko menambahkan, digencarkannya pembangunan embung di desa dengan tujuan membangun sistem irigasi yang belum maksimal.

Menurutnya, saat ini berbagai desa di Indonesia masih minim sistem irigasi yang baik guna mendukung produksi pangan, dengan itu produksi tidak merata, ada desa hanya menanam satu kali dalam setahun dan ada juga yang menanam hingga tiga kali dalam setahun.

Diharapkan dengan mendorong pembangunan embung di pedesaan akan meningkatkan produksi pangan di pedesaan. Sehingga, pendapatan pertanian di pedesaan bisa meningkat dan dapat menciptakan sumber pendapatan lain.

"Terciptanya sektor lain di suatu desa ini akan sangat membantu. Karena banyak desa di Jawa luas lahannya mencapai 200 hektar-300 hektar, dengan jumlah penduduk di atas 1.000 orang. Jadi tidak mungkin pertanian bisa menghidupi masyarakat. Perlu sektor lain," tambahnya.

Wilayah Perbatasan

Sementara itu, Menteri Eko menjelaskan, dana desa sebesar Rp 60 triliun pada 2017 tengah dikaji pembagiannya oleh pemerintah.

"Dana desa Rp 60 triliun itu pembagiannya sekarang sedang dikaji. Tapi polanya sepertinya sama seperti tahun sebelumnya, 90 persen dibagi rata, 10 persen proporsional melihat bagaimana kebutuhannya," jelasnya.

Menurut Eko, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya mengandalkan kementeriannya. Namun, juga peran kementerian lain dan juga pemerintah daerah.

Misal, untuk perbatasan dan daerah tertinggal itu akan dibantu dana dari dirjen lain seperti pembangunan daerah tertinggal. Atau dari kementerian lain, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Mereka kan juga bangun proyek infra di perbatasan, lalu Kementerian Pertanian juga. Lalu ada juga dari pemda setempat," tambah Eko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan terus meningkatkan dana desa hingga Rp 120 triliun pada 2018 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Presiden mengharapkan, kedepan dana desa bisa dioptimalkan dalam pembangunan irigasi dan embung yang berfungsi sebagai kantong air sehingga bisa meningkatkan produksi pangan nasional.

Presiden menegaskan bahwa kecukupan pangan Indonesia ini hanya masalah niat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

"Ini hanya masalah niat, mau atau tidak mau. Ada niat, mau atau tidak mau. Kalau niatnya kuat, maunya kuat rampung urusan-urusan seperti itu," ujarnya.