Permintaan Buruh kepada Presiden...

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk menikmati santap siang dan berbincang dengan pimpinan beberapa serikat pekerja. Acara ini dihadiri oleh 30 orang presiden konfederasi, ketua umum, dan sekjen federasi buruh.

Acara yang dihelat pada Kamis (27/4/2017) lalu itu dihadiri pula oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo.

Adapun perwakilan buruh yang hadir antara lain Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Mudhofir (KSBSI), Yorrys Raweyai (KSPSI), Ramidi (KSPI), Ristadi (KSPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sudarto (RTMM), Bibit Gunawan (FSP-NIBA), Muhamad Kusnadi (SP Jasa Marta), dan Syafriadi (SP KAI).

Para pemimpin buruh mengapresiasi kebijakan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh seperti penyediaan rusunami yang layak dan terjangkau yang baru saja diresmikan Presiden.

Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Hal yang disampaikan antara lain terkait penguatan dialog sosial pemerintah, pengusaha dan buruh, masalah holding-isasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), otomatisasi jalan tol dan perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun.

"Mohon perhatian Bapak Presiden terkait masalah holdingisasi BUMN. Prinsipnya kami mendukung, tetapi mohon agar ada kepastian status, kepastian karir, jangan sampai turun gaji dan jangan ada PHK. Sosialisasi soal itu mohon juga didorong agar lebih intensif, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pekerja", kata Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa Marga Muhamad Kusnadi.

Kusnadi juga menyampaikan kekhawatiran pekerja terkait dengan otomatisasi jalan tol yang nantinya bisa berdampak pada PHK.

"Kami juga dukung cashless transaction dan otomatisasi jalan tol pak, tapi jangan sampai ada PHK. Para pekerja perlu diberi peningkatan kompetensi karena tolnya nanti sudah otomatis yang tentunya juga menuntut kompetensi yang lain", imbuhnya.

Merespon aspirasi buruh, Presiden menyampaikan bahwa holding-isasi itu untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan global.

Prosesnya tentu harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk kepentingan pekerja agar tetap bisa bekerja dan punya karir yang baik.

"Itu masukan yang baik dan penting diperhatikan oleh BUMN-BUMN kita dalam rangka holdingisasi", kata Jokowi.

Terkait masalah otomatisasi jalan tol, Presiden menjelaskan bahwa itu sudah menjadi keharusan di era modern yang berteknologi tinggi dan semakin kompetitif.

"Di China, misalnya, kartu saja sudah mulai ndak dipakai karena transaksinya pakai handphone. Bayar pakai handphone dan langsung saldo di bank berkurang. Jadi semakin canggih ke depan. Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain" jelas Jokowi.

"Tapi betul bahwa otomatisasi jalan tol jangan sampai menimbulkan PHK, dan karena itu perlu ada solusi dari perusahaan untuk mengalihkan pekerja yang ada, termasuk membekali dengan kompetensi yang baru", imbuhnya.

Dalam bincang-bincang itu, sejumlah pemimpin buruh berkomitmen untuk terus memperkuat dialog sosial dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.