Jawab Kritik, Sri Mulyani Beberkan Rapor Kinerja APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I-2017.

Hal ini sekaligus digunakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu untuk menjawab kritik banyak pihak terkait kinerja ekonomi pemerintah.

"Dengan begitu banyaknya berita pada Minggu ini, Ini kesempatannya yang baik juga bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal," ujarnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017) malam.

Penerimaan

Pertama terkait realisasi Penerimaan Perpajakan hingga akhir Juni 2017 mencapai Rp 517,9 triliun, atau 38,2 persen dari target.

Angka naik 9,6 persen dibandingkan dengan penerimaan perpajakan pada periode yang sama 2016.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Non Migas Rp 482,7 triliun atau naik 8,6 persen, Penerimaan Kepabeanan Cukai Rp 61,7 triliun atau naik 0,6 persen, dan Pajak Penghasilan (PPh) Migas Rp 27,6 triliun atau naik 69 persen.

Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai 13,5 persen. Padahal periode yang sama tahun lalu, PPN anjlok negatif 3,1 persen.

Selain itu kata Sri Mulyani, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 orang pribadi dan bea keluar semester I-2017 juga lebih baik dibandingkan semester I-2016.

Total, penerimaan negara hingga semester I-2017 mencapai Rp 718 triliun. Rinciannya, Rp 571,9 triliun Penerimaan Perpajakan dari Rp 146,1 triliun berasal dari Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Rp 0,2 triliun.

Belanja

Sementara itu dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengklaim realisasinya lebih baik dibandingkan semester pertama tahun lalu.

Total belanja negara pada semester I-2017 mencapai Rp 893,3 triliun, atau naik Rp 27,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meski begitu, bila mengacu kepada target belanja APBN 2017 Rp 2.080, raalisasi belanja negara semester I-2017 baru mencapai 43 persen.

Realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 498,6 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 394 triliun.