Ini Perlakuan Khusus Pemerintah untuk Ditjen Pajak

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan bahwa perlakukan khusus tersebut berupa pemberian fleksibilitas kepada Ditjen Pajak. "Tahap awal kita masih fokus tetap memperkuat kelembagaan Dirjen Pajak. Kita sebut Dirjen Pajak plus. Di mana ada 4 fleksibilitas yaitu SDM (sumberdaya manusia), remunerasi, penganggaran, dan pembenahan organisasi," ujar Agus, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Lebih lanjut, kata dia, saat ini Kemenkeu sedang berfikir bagaimana caranya agar fleksibilitas Dirjen Pajak tersebut tidak menabrak peraturan yang ada. Misalnya dalam hal SDM, Agus menuturkan bahwa fleksibilitas SDM berkaitan mengenai perekrutan pengawasan di Ditjen Pajak. Diharapkan, dengan adanya fleksibilitas penerimaan pegawai tersebut maka kinerja direktorat bisa semakin baik.

Sementara itu, fleksibilitas anggaran bertujuan supaya akan lebih banyak lagi dana alokasi yang ditujukan untuk pembangunan kantor baru sebagai salah satu penunjang kinerja kinerja. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan membentuk kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menindak para pelanggar pajak.