Penurunan Harga Gas Masih Tunggu Aturan Turunan

JAKARTA, KOMPAS.com — Penurunan harga gas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi masih menunggu aturan turunan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki menyebutkan, harga gas murah merupakan satu-satunya kebijakan dari 12 paket kebijakan ekonomi yang belum bisa diterapkan hingga saat ini.

Padahal, tadinya, gas murah untuk industri ini rencananya bisa dinikmati pada Januari 2016. "Dari 203 regulasi yang ditargetkan selesai pada Juli 2016, tinggal satu yang belum rampung, yaitu soal gas," kata Wakil Ketua Pokja III Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi itu, saat ditemui seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Sebenarnya, kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan regulasi turunan dari Perpes 40/2016.

Menteri ESDM kala itu, Sudirman Said, telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Namun, Teten mengatakan, tampaknya masih ada perbedaan antara Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Dalam kesempatan sama, Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Zikrullah menuturkan, hambatan internal untuk mengimplementasikan kebijakan gas murah untuk industri sudah selesai.

Zikrullah juga memastikan harga gas murah juga sudah bisa diterapkan untuk konsumen yang membeli langsung ke hulu (produsen), misalnya industri pupuk.

"Akan tetapi, kalau hilirnya, harus ada usulan dari Kementerian Perindustrian. Kan (untuk menerapkan ini) harus ada konsolidasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Nanti, aturan turunan ini dituangkan dalam kepmen. Draf kepmen sudah ada," kata dia lagi.

Sebagai informasi, penetapan harga gas bumi tertentu tersebut diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

(Baca: Perpres Terbit, Menteri ESDM Bisa Turunkan Harga Gas agar Ekonomis bagi Industri)