Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Gas Indonesia Diharapkan Lebih Rendah dari Thailand

Kompas.com - 10/10/2016, 18:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik, berharap agar rencana penurunan harga gas yang digagas pemerintah segera direalisasikan.

Hal itu perlu dilakukan sebagai salah satu langkah pemerintah membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menekan biaya produksi.

"Bagi UKM, untuk bisa bersaing baik pasar luar maupun di dalam kalau komponen cost-nya (biaya) juga bisa bersaing. Harganya bisa rendah," kata Suryani usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (10/10/2016).

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta sejumlah menteri agar harga gas untuk industri di bawah 6 dollar AS per MMBTU (Million British Thermal Units).

Terkait harga yang dipatok, Suryani menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kita enggak bisa mengambil rujukan Malaysia, baik harga gas maupun suku bunga. Kalau Malaysia rendah, bagus. Jadi Pak Wapres menjelaskan rujukannya Thailand, okelah kita bisa," ujarnya.

Selain gas, para pengusaha juga berharap agar suku bunga Kredit Usaha Rakyat diturunkan menjadi 9 persen.

Di samping itu, pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan pasar bagi para pelaku usaha. Menurut dia, penerapan Masyarakat Ekonomi Asean memiliki konsekwensi tersendiri.

Pemerintah perlu membantu pelaku usaha agar dapat bersaing dengan negara lain. Minimal, dengan menekan ongkos produksi.

"Kalau kita mau bersaing, kalau (dari) harga kita tidak bersaing, pasar kita sendiri juga bisa direbut oleh negara-negara tetangga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Berakhir di Zona Hijau , Rupiah Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau , Rupiah Melemah

Whats New
Rugi Sepatu Bata Bengkak 79,6 Persen Sepanjang 2023

Rugi Sepatu Bata Bengkak 79,6 Persen Sepanjang 2023

Whats New
Dilapokan ke KPK karena Dugaan Laporan Kekayaan Tidak Wajar, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Dilapokan ke KPK karena Dugaan Laporan Kekayaan Tidak Wajar, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Whats New
Simak 10 Jenis Pekerjaan 'Work From Anywhere' Paling Dicari Perusahaan pada 2024

Simak 10 Jenis Pekerjaan "Work From Anywhere" Paling Dicari Perusahaan pada 2024

Work Smart
Ingin Sukses? Hindari Tiga Kalimat Toksik Ini!

Ingin Sukses? Hindari Tiga Kalimat Toksik Ini!

Work Smart
Mendagri: Manajemen Tata Kelola Bawang Putih Kurang Bagus

Mendagri: Manajemen Tata Kelola Bawang Putih Kurang Bagus

Whats New
Kurs Rupiah 13 Mei 2024 di Bank Mandiri hingga BRI

Kurs Rupiah 13 Mei 2024 di Bank Mandiri hingga BRI

Whats New
Perluas Pasar ke Kancah Global, Bea Cukai Lepas Ekspor Produk Tenggiri dan Tuna Senilai 239.000 Dollar AS

Perluas Pasar ke Kancah Global, Bea Cukai Lepas Ekspor Produk Tenggiri dan Tuna Senilai 239.000 Dollar AS

Whats New
Populasi Ikan Belida Terancam, KKP Lakukan Pendataan

Populasi Ikan Belida Terancam, KKP Lakukan Pendataan

Whats New
Staf Jokowi Bantah Mahalnya Harga Bawang Putih karena Harga Impor yang Tinggi dari China

Staf Jokowi Bantah Mahalnya Harga Bawang Putih karena Harga Impor yang Tinggi dari China

Whats New
Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 26,3 Miliar pada Kuartal I 2024

Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 26,3 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Perumnas Bangun Hunian Modern di Cengkareng untuk Milenial

Perumnas Bangun Hunian Modern di Cengkareng untuk Milenial

Whats New
Kemenkes Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Usia 45 Tahun Bisa Daftar

Kemenkes Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Usia 45 Tahun Bisa Daftar

Whats New
Miliarder-miliarder Dunia Ini Raup Kekayaan dari Cokelat dan Permen

Miliarder-miliarder Dunia Ini Raup Kekayaan dari Cokelat dan Permen

Earn Smart
Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Ganti Jadi KRIS

Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Ganti Jadi KRIS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com