Daya Tarik Batam di Mata Investor Jepang Kian Redup

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak beberapa dekade lalu, banyak investor Jepang yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Pasalnya, Indonesia dianggap memiliki potensi besar yang memikat investor Jepang, yakni sebagai negara dengan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara.

Daiki Kazugahara, direktur Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang mengungkapkan, sejak tahun 2009 kembali dimulai gelombang perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia. Adapun hingga semester I 2016, nilai investasi Jepang di Indonesia mencapai 2,8 miliar dollar AS.

"Sektor-sektor investasi Jepang berbagai sektor, seperti otomotif roda dua dan roda empat, makanan dan minuman, barang-barang rumah tangga, logistik, TI (teknologi informasi), restoran, dan ritel," kata Kazugahara pada acara Investor Forum Jepang di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (24/10/2016).

Kazugahara mengungkapkan, salah satu destinasi investasi pilihan investor Jepang di Indonesia adalah Batam, Kepulauan Riau.

Saat ini, paling tidak ada 27 perusahaan Jepang yang beroperasi di Batam. Pada era tahun 1990-an, imbuh Kazugahara, Batam mendapatkan perhatian dari para investor Jepang sebagai basis ekspor.

Sehingga, cukup banyak perusahaan Jepang yang mendirikan usahanya di sana dalam berbagai sektor, salah satunya adalah sektor elektronik.

"Akhir-akhir ini dalam memilih tujuan investasi yang tepat dan optimal, memang daya tarik Batam semakin menurun," jelas Kazugahara.

Menurut Kazugahara, investor Jepang saat ini memandang daya tarik dan daya saing Batam sebagai tujuan investasi kian menurun.

Padahal, Batam merupakan pintu gerbang atau gateway investasi antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Oleh sebab itu, kata Kazugahara, investor Jepang mengharapkan adanya pemulihan fungsi Batam sebagai pintu gerbang tersebut.

"Agar memulihkan fungsi Batam sebagai gateway, jembatan masuk Indonesia dengan negara-negara lain, kami sangat memiliki perhatian dan harapan agar memperoleh informasi terkait upaya yang akan dilakukan pemerintah dan deregulasi," ujar Kazugahara.