Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Berencana Perluas Larangan Bawa Laptop pada Semua Penerbangan

Kompas.com - 20/05/2017, 19:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

NEW YORK, KOMPAS.com - Pemerintah AS di bawah pimpinan Presiden Donald Trump berencana memperpanjang larangan membawa laptop ke dalam kabin untuk semua penerbangan ke AS dari manapun di dunia. Kebijakan ini dikhawatirkan bakal mengganggu tak hanya penumpang, namun juga maskapai.

Mengutip CNBC, Sabtu (20/5/2017), pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang bertemu dengan komisioner Uni Eropa di Brussels, Belgia pekan ini menyatakan, jika AS memperluas larangan membawa perangkat elektronik besar ke dalam kabin, Eropa tidak akan dikecualikan.

Larangan ini berlaku untuk semua penerbangan ke AS. Pejabat Uni Eropa dan AS kabarnya akan kembali menggelar pertemuan di Washington DC pada pekan depan. Mereka akan mendiskusikan praktik teknikal terkait larangan tersebut.

David Lapan, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS John Kelly mempertimbangkan larangan membawa laptop ke dalam kabin untuk semua penerbangan dari seluruh dunia ke AS. Meskipun demikian, belum ada keputusan yang diambil terkait hal itu.

"Kami mempertimbangkan memperluas larangan yang saat ini diperuntukkan bagi Timur Tengah dan Afrika Utara. Ekspansi larangan itu dapat mencakup Eropa dan lokasi-lokasi lainnya," kata Lapan.

Dalam aturan larangan tersebut, penumpang dilarang membawa perangkat elektronik yang ukurannya lebih besar dari ponsel ke dalam kabin. Larangan ini sudah diterapkan pada sembilan maskapai penerbangan Timur Tengah yang melayani penerbangan ke AS.

Larangan tersebut diterbitkan sejalan dengan kekhawatiran bahwa Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tengah mengembangkan bom yang bisa disembunyikan di dalam laptop. Kemudian, bom tersebut diledakkan di dalam kabin pesawat.

Maskapai-maskapai penerbangan khawatir akan dampak larangan membawa laptop tersebut. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mengestimasi perluasan larangan tersebut ke Eropa saja bisa berdampak pada kerugian senilai 1 miliar dollar AS. 

Kompas TV Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani revisi perintah eksekutif yang mengatur larangan perjalanan atau travel banned
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Whats New
Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Whats New
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Whats New
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Whats New
Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Whats New
Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Whats New
Bea Cukai Lelang 30 Royal Enfield, Harga Mulai Rp 39,5 Juta

Bea Cukai Lelang 30 Royal Enfield, Harga Mulai Rp 39,5 Juta

Whats New
Bisnis Alas Kaki Melemah di Awal 2024, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Bisnis Alas Kaki Melemah di Awal 2024, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Whats New
Penuhi Kebutuhan Listrik EBT Masa Depan, PLN Bidik Energi Nuklir hingga Amonia

Penuhi Kebutuhan Listrik EBT Masa Depan, PLN Bidik Energi Nuklir hingga Amonia

Whats New
LPPI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

LPPI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Jadi 'Menkeu' Keluarga, Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan

Jadi "Menkeu" Keluarga, Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan

Spend Smart
Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham

Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham

Whats New
Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Whats New
Bank Mandiri Genjot Transaksi 'Cross Border' Lewat Aplikasi Livin’

Bank Mandiri Genjot Transaksi "Cross Border" Lewat Aplikasi Livin’

Whats New
Kuartal I Ditopang Pemilu dan Ramadhan, Bagaimana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Kuartal I Ditopang Pemilu dan Ramadhan, Bagaimana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com