Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Perlu Persiapan Matang

DENPASAR, KOMPAS.com - Pelaksanaan penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi oleh Bank Indonesia (BI) diperlukan persiapan yang matang.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menjelaskan, hingga kini BI masih menunggu pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi rupiah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Persiapan menjadi penting. Kami dari Bank Indonesia menyiapkan masa persiapan atau masa transisi redenominasi selama tujuh tahun," ungkap Dody saat acara Diseminasi Buku Laporan Keuangan Indonesia 2016 di The Anvaya, Denpasar, Bali, Senin (22/5/2017).

Dody menjelaskan, dalam kurun waktu tersebut, pihaknya akan memberikan rekomendasi pencantuman harga dalam dua nominal. Pertama dalam nominal sebelum redenominasi dan kedua setelah dilakukan redenominasi.

"Jadi nanti akan ada dua price tag, agar masyarakat tidak bingung," katanya. Kemudian, selain itu, Bank Indonesia akan mencetak uang rupiah baru yang sudah dilakukan redenominasi dalam mata uang rupiah.

"Rupiah lama dan rupiah baru akan kami keluarkan, jadi masyarakat menggunakan currency mana yang akan dibayarkan, semua diterima," kata Dody.

Dia menegaskan, redenominasi rupiah tidak akan menurunkan nilai mata uang, melainkan hanya pengurangan jumlah desimal.

"Jadi nilai mata uangnya tetap, hanya pengurangan nolnya saja. Jadi di sisi rupiah tidak akan ada pengaruh terhadap daya beli kita, ini hanya konteks pemotongan desimal. Jadi kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," jelas Dody.

Sementara itu, Dody mengatakan, dalam pelaksanaan redenominasi yang menjadi diperhatian Bank Indonesia adalah tingkat inflasi yang harus dijaga dibawah 4 persen.

Selain itu, Dody menambahkan, selain inflasi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan redenominasi adalah komunikasi dan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun DPR.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo menerangkan, upaya redenominasi rupiah telah dilakukan sejak tahun 2013. Hal itu ditandai dengan pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi kepada DPR.