Tahun 2025, Panas Bumi Targetkan Sumbang Listrik hingga 7.200 MW

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap menyediakan 7.200 Mega Watt (MW) energi listrik yang bersumber dari panas bumi.

Angka itu merupakan 16 persen dari total 23 persen kewajiban pemerintah dalam menyediakan energi listrik dari sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT).

"Kebijakan energi nasional sekarang ini, panas bumi (7.200 MW) itu ditargetkan harus tersedia pada 2025," ujar Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, usai meresmikan wahana baru di Taman Pintar, Jalan Panembahan Senopati, Kota Yogyakarta, Jumat (26/5/2017).

Dikatakan Yunus, energi listrik dari panas bumi yang tersedia saat ini baru mencapai 1.700 MW. Pihaknya kini tengah mencari dan mengembangkan panas bumi yang ada di sejumlah daerah di Indonesia untuk memenuhi kekurangan energi listrim yang mencapai 5.500 MW.

"Kami sudah ada road mapnya di mana-mana saja yang akan muncul. Cuman yang sudah pasti itu punya PT Pertamina Geothermal Energy. Mereka akan menyumbangkan sampai 2025 itu sekitar 2200 MW," kata Yunus.

Yunus menyatakan, beberapa perusahaan swasta asing berasal dari Turki, Jepang, Italia, dan Amerika juga akan terlibat dalam mengembangkan panas bumi di Indonesia. Jika ditotal, total energi listrik dari panas bumi yang pasti tersedia pada 2025 itu baru mencapai 4.000 MW.

"Sisanya 1.500 MW kami dengan melakukan penugasan kepada BUMN tanpa lelang karena UU membolehkan. BUMN itu seperti Pertamina, Geo Dipa Energi, dan PLN," ucap Yunus.

Dikatakan Yunus, BUMN yang ditugaskan itu bisa memilih satu tempat untuk melakukan melakukan survei dan ekplorasi panas bumi. Menurutnya, BUMN itu akan mendapatkan hak istimewa jika berhasil menemukan panas bumi.

"Kewajiban pemerintah harus mengawal agar mereka melakukan pengembangan," kata Yunus.

Untuk mempermudah proses perizinan, kata Yunus, pihaknya juga telah menghapus sejumlah izin di kementeriannya. Menurut dia, setiap pengembang energi panas bumi tinggal mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Dari yang tadinya 40 izin sekarang tinggal tiga izin dan sudah ada di BKPM tidak lagi di tempat kami. Kami juga akan beri insentif seperti PPN impor itu bebas, bea masuk barang impor bebas, dan lainnya," kata Yunus.

Untuk tahun ini, Yunus mengatakan, pihaknya mendapatkan tambahan produksi dari sejumlah daerah untuk memenuhi target 2025. Satu di antaranya dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara yang menambah produksi sampai 40 MW.

"Kami juga ada tambahan 55 MW dari Ulu Belu, 30 MW dari Karaha, dan 110 MW dari Sarulla kedepan mungkin sekitar Juni itu akan kami kembangkan 30 MW. Saya kira itu tambahan kapasitas 2017," ujar Yunus. 

(Baca: Terganjal Sengketa, Potensi Panas Bumi Dieng-Patuha Tak Tergarap)