Pemerintah Akan Potong Anggaran Belanja untuk Antisipasi Molornya UU Pengampunan Pajak

Skenario yang muncul adalah memotong anggaran non-prioritas dalam APBN perubahan.

"Kalau tidak ada tax amnesty ya kita harus mengajukan APBN-P dengan memotong anggaran non-prioritas," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Bambang menuturkan, pemerintah belum memiliki skenario penambahan anggaran melalui utang luar negeri. "Tidak (ada skenario utang). Utamanya, kita akan memotong belanja dulu," ucapnya.

Pemerintah berharap, RUU Pengampunan Pajak segera dibahas dan dituntaskan pada masa sidang kali ini. Artinya, RUU sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR per 11 Maret 2016.

Harapannya, Kementerian Keuangan bisa segera mengukur minat dan potensi penerimaan pajak dari uang tebusan pada 1-2 bulan pertama pelaksanaan program pengampunan pajak.

Selanjutnya, hal itu akan menjadi dasar proyeksi Kemenkeu untuk merevisi target pendapatan negara.

Menurut rencana, Kemenkeu mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2016 pasca-Mei. Kemenkeu memproyeksikan, pendapatan tahun ini bakal meleset Rp 290 triliun dari target Rp 1.822,5 triliun. Ini karena penerimaan pajak jauh di bawah target.

Target penerimaan negara dari minyak dan gas bumi serta komoditas juga akan meleset. Ketua DPR RI Ade Komarudin menekankan, tidak ada penyanderaan terhadap RUU Pengampunan Pajak karena penundaan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ade mengatakan, pembahasan RUU Pengampunan Pajak akan tetap berjalan. Menurut dia, pembicaraan saat ini tengah dilakukan dengan fraksi-fraksi di DPR. Pembahasan akan dikebut seusai masa reses anggota Dewan.

"Kita cooling down dululah sekarang. Nanti sehabis reses, kita kebut jalannya dan proses di Baleg (Badan Legislasi), di DPR akan dilakukan terus," ucap Ade.