OJK Tetapkan 23 Emiten Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan

Penerbitan keputusan tersebut didasarkan tinjauan atas kondisi-kondisi Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman. 

Hal itu diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Adapun dari 23 Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang termuat dalam Daftar Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman terbagi menjadi 2 kelompok kriteria.

Pertama, sejumlah 8 Emiten dan/atau Perusahaan Publik memenuhi kriteria dengan kondisi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua, sejumlah 15 Emiten dan/atau Perusahaan Publik memenuhi kriteria memenuhi paling sedikit 3 dari 6 kondisi tertentu.

Seperti, sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 tahun terakhir dan mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 tahun terakhir.

Kriteria lain adalah emiten mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha. Syaratnya, OJK tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten atau Perusahaan Publik selama paling singkat 3 tahun terakhir. 

Selain itu, tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama paling singkat 3 tahun terakhir. Terakhir, telah efektifnya penghapusan pencatatan Efek Emiten atau Perusahaan Publik di Bursa Efek.

"Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dimaksud, akan ditinjau kembali apabila terdapat informasi atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik maupun dari pengawasan OJK," tulis OJK dalam siaran pers, Kamis (17/3/2016).

Informasi atau fakta tersebut adalah  yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kondisi Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2015 dimaksud.