Sri Mulyani: Jangan Main-main dengan Kewajiban Membayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan lebih agresif dalam menyukseskan program amnesti pajak atau tax amnesty di periode ketiga.

"Kami sudah melakukan pendekatan melalui asosiasi profesi. Tapi kalau lewat periode kedua responnya tidak baik, kami akan memberikan informasi spesifik lengkap dengan nama ke asosiasi profesi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (28/12/2016) malam.

Upaya agresif yang dilakukan mantan pejabat World Bank ini antara lain, mulai dari mengirimkan data terperinci kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, menyisir kantor akuntan yang menunggak pajak, hingga melakukan pencabutan izin usaha.

"Saya juga akan meminta petugas saya datangi kantor akuntan publik. Yang tidak bayar pajak tidak hanya ditagih tapi dicabut saja izinnya," tegasnya.

Namun demikian, Sri Mulyani mengaku tetap akan terus menyampaikan pentingnya manfaat membayar pajak, apalagi program tax amnesty hanya menyisakan waktu tiga bulan lagi.

"Di periode ketiga kami akan seimbang mengingatkan bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Kami juga akan lebih konsisten," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan kembali, dalam program tax amnesty ini, pemerintah menargetkan bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017.

Adapun target repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp 4.000 triliun.