Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Diberi Sanksi, Lion Air Sebut Masih Dibutuhkan Masyarakat

Kompas.com - 16/05/2016, 13:45 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memanggil manajemen Lion Air terkait dengan kesalahan prosedur sopir bus Lion Air yang mengantar penumpang JT 161 Singapura-Jakarta ke terminal domestik di Bandara Soekarno-Hatta.

Seusai pertemuan itu, manajemen Lion Air menyampaikan bahwa Kemenhub akan memberikan sanksi atas kesalahan prosedur yang terjadi. Namun, pihak Lion mengatakan bahwa keberadaan maskapai berlogo singa itu masih dibutuhkan masyarakat.

"Saya sampaikan juga, kami masih diperlukan oleh masyarakat. Lion Air ini bagaimanapun juga masih diperlukan," ujar Direktur Operasional Lion Air Daniel Putut di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Daniel enggan menyebutkan sanksi apa yang akan segera didapatkan maskapai yang menguasai pangsa pasar nomor wahid dalam penerbangan domestik di Indonesia tersebut. Selain segera diberi sanksi, Lion Air juga diminta membenahi manajemennya oleh Kemenhub.

Menindaklanjuti hal itu, Daniel mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat. "Lion diminta membenahi manajemennya dan kemudian nanti ada sanksi. Kami tunggu sanksinya seperti apa," kata Daniel.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso menganggap kekeliruan pengangkutan penumpang penerbangan internasional ke terminal domestik merupakan tanggung jawab maskapai Lion Air.

Menurut dia, ada kesalahan informasi yang diterima sopir shuttle bus yang mengangkut penumpang.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, hal ini adalah kesalahan dari alat angkut dan menjadi tanggung jawab alat angkut tersebut (Lion Air)," ujar Heru melalui pesan singkat, Sabtu (14/5/2016).

Penumpang penerbangan internasional sempat dibawa ke Terminal I. Padahal, mereka harus melewati pos imigrasi di Terminal II untuk pengecekan izin. Menyadari kesalahannya, sopir bus langsung membawa kembali penumpang menuju Terminal II.

Kompas TV Pilot Mogok, Kemenhub "Sentil" Lion Air
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com