Pemerintah Pusat Bentuk BUMN sebagai "Holding" BUMDes

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhir - akhir ini bertambah pesat.

Namun, pendirian BUMDes itu tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya yang mampu mengelolanya.

Dikatakan Eko, ada sekitar 22.000 BUMDes yang sudah berdiri. Belum lama ini, dalam empat bulan terakhir, ada tambahan sekitar 8.000 unit. Dengan begitu, jumlah BUMDes hingga saat ini mencapai sekitar 30.000 unit.

Meski demikian, jumlah BUMDes yang benar - benar berjalan hanya sekitar 8.000 unit. Dan yang sudah benar - benar menuai untung hanya sekitar 4.000 unit.

Untuk memastikan keberadaan BUMDes itu tidak percuma, Kementerian Desa sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tidak semua desa punya sumber daya yang mampu mengelola BUMDes. Makanya kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian BUMN," kata Eko dalam seminar di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (19/1/2017).

Untuk jangka pendek, kerja sama antar kementerian itu berupa pelatihan terhadap sumber daya BUMDes. Hal itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui BRI dan BNI.

"Masing - masing bank itu 1.500 BUMDes setiap tahun. Sampai sekarang masih jalan ini," jelasnya.

Sementara kerja sama untuk jangka panjang, Kementerian BUMN sudah berencana akan membentuk badan berupa BUMN yang akan menjadi holding BUMDes.

Dengan begitu, seluruh BUMDes dipastikan mendapat pendampingan. '"Untuk memastikan bahwa setiap BUMDes itu ada pendampingan. Kalau nggak ada pendampingan nanti BUMDes hanya papan nama saja," jelasnya.

Selain itu, pentingnya holding BUMN itu juga untuk meningkatkan jaringan BUMDes. Dengan begitu, BUMDes yang sudah terbentuk bisa menjadi seperti BUMDes yang telah sukses meraih untung.

"Dengan adanya holding network kan jadi besar. Jadi BUMDes tidak ada kesulitan mencari suplayer," ungkapnya.